|
|||||||||||
[ 08-02-2018 ]
Fadli Zon: Nelayan Hidupnya Rawan Kriminalisasi dan Makin Miskin | Bandar Slot Games | Slot GamesBandar Slot Games - Fadli Zon, Wakil Ketua DPR meminta Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak menjadikan penenggelaman kapal asing pencuri ikan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Seharusnya, kata dia, keberhasilan itu diukur dari tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Indonesia. "Yang saya terima banyak laporan, saya sendiri juga pernah meninjau kalangan nelayan, mereka hidupnya makin miskin. Makin susah. Rawan dikriminalisasi karena aturan (pelarangan) mengenai cantrang dan lain-lain," kata Fadli kepada Slot Games, pada Rabu 7 Februari 2018. Kritik serupa disampaikan Fadli melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon. Kicauan Fadli itu langsung mendapat balasan dari Menteri Susi Pudjiastuti. "Ukuran keberhasilan yang telah anda lakukan apa ya Pak Fadli yang terhormat??? Mohon pencerahannya," tulis Susi lewat akun Twitter-nya, @susipudjiastuti seperti dilansir oleh Bandar Slot Games. Fadli mengaku tidak mempermasalahkan respons dari Susi Pudjiastuti itu. Dia justru mengundang Susi untuk hadir dalam acara peluncuran bukunya di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis 8 Februari 2018 siang ini. Fadli Zon akan meluncurkan buku berjudul Berpihak pada Rakyat, yang berisi mengenai penjelasan hal-hal yang telah dia lakukan selama 3 tahun menjadi wakil rakyat. "Saya undang Bu Susi hadir serta bisa kritik saya di sana," kata Fadli kepada Slot Games. Fadli Zon mengatakan kepada Bandar Slot Games bahwa dia sebenarnya mendukung langkah Susi dalam memberantas illegal fishing. Namun, dia menilai pemberantasan illegal fishing dengan menenggelamkan kapal tidak akan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Apa sebaiknya kapal-kapal tersebut tidak diserahkan saja ke nelayan? Diambil, direnovasi, atau diserahkan ke nelayan," kata Fadli kepada Slot Games. Dia juga mempertanyakan dampak dari penenggelaman kapal terhadap lingkungan laut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyarankan kepada pemerintah untuk meminta pandangan ahli lingkungan. |
|||||||||||